Berita / Detail Berita
Administrator / 07/12/2023
Pemprov NTB Siap Kelola Potensi Baru PAD 2 M Per Tahun

Pemprov NTB bersiap mengelola potensi baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 2 miliar per tahun yang berasal dari pengelolaan Pelabuhan Pemenang di Kabupaten Lombok Utara.

Objek ini sebelumnya dikelola oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Melalui Berita Acara Serah Terima Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen Dari Kementerian Perhubungan Kepada Pemerintah Provinsi NTB, maka Pelabuhan Pemenang dan Pelabuhan Carik tertanggal 28 Agustus 2023 resmi diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTB.

“Penyerahan hanya meliputi dari segi pengusahaan fungsi kepelabuhanan. Kalau dari segi keselamatan pelayaran masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat melalui KSOP Pemenang,”ungkap Kepala Bidang Retribusi Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dan Pendapatan Lainnya, Hamid Fahmi Ardiyanto, S.E., M.Ec.Dev., Senin (2/11/2023), di Mataram.

Diuraikan Hamid, bahwa beberapa objek yang dapat menjadi sumber penerimaan PAD baru dari Pelabuhan Pemenang diantaranya adalah lapangan parkir, kantor, trestel (akses penghubung dari dermaga ke darat) dan dermaga apung. Beberapa objek tersebut akan masuk PAD dalam bentuk retribusi daerah, melalui penarikan jasa jasa labuh, jasa tambat kapal, parkir dan sewa kios dibelakang kantor pelayanan tiket.

“Potensinya sekitar 2 Miliar per tahun, meliputi jasa labuh, jasa tambat, parkir, sewa-sewa kios dibelakang kantor pelayanan tiket. Itu yang akan menjadi potensi bagi pendapatan asli daerah dalam bentuk retribusi nantinya,” tutur Hamid yang juga pernah menjadi Wakil Direktur Keuangan pada RSUD Provinsi NTB.

Sehubungan dengan hal tersebut, ia juga berharap agar Dinas Perhubungan Provinsi NTB segera mempersiapkan segala hal yang diperlukan terkait dengan serah terima ini, agar sesegera mungkin Pelabuhan Pemenang dapat dikelola oleh Pemerintah Provinsi NTB.

“Sementara penganggaran sampai 31 Desember ini masih di pusat. Kita masih menunggu tindak lanjut Dinas Perhubungan, sehingga paling tidak 1 Januari 2024 nanti sudah Prmprov NTB yang kelola, pungkas Hamid.

Share Berita :

DR/EA
NOPOL
Wilayah

Lokasi Kantor

Pelayanan samsat 24 jam nonstop tersebar di 10 UPTB-UPPD masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi NTB

Jumlah Pengunjung

2 9 6 5 7 3

Beri Saran dan Masukkan Untuk Kami