Berita / Detail Berita
Administrator / 11/01/2024
Kategori Baik, Pj. Gubernur NTB Minta Indeks Pelayanan Publik Bappenda Menjadi Sebuah Kebutuhan

 

Mataram – Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., meminta penyediaan pelayanan publik berkualitas kepada masyarakat harus menjadi sebuah kebutuhan bagi seluruh badan publik lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat.

 

Hal tersebut disampaikan ketika memberikan arahan kepada 4 badan publik yang menjadi evidence penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Provinsi NTB, yakni Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui UPTB UPPD Mataram dan Gerung, DPMPTSP, Dinas Sosial dan RSUD Provinsi NTB, Kamis 11 Januari 2024, di Ruang Tamu Gubernur NTB.

 

“Indeks pelayanan publik menjadi sebuah kebutuhan dan merupakan bentuk akuntabilitas pertanggungajawaban kepada masyarakat,” ungkap Miq Gite sapaan Pj Gubernur.

 

Ia juga bersyukur bahwa dengan adanya pengukuran terhadap indeks pelayanan publik maka setiap penyelenggara pelayanan publik dapat tertantang dan berkomitmen untuk menyediakan pelayanan publik yang semakin berkualitas kepada masyarakat. Harapannya agar nilai indeks ini dapat dimaknai secara lebih substansial sebagai refleksi untuk mengetahui dan mengukur terkait apa yang sudah dilakukan oleh badan publik.

 

“Saya harap jadikan hal ini sebagai tantangan, bukan sekedar award tanpa makna. Maknai lebih substansial sebagai bagian dari cara mengukur apa yang sudah kita lakukan, karena kita semua ingin bekerja dengan benar,” tegasnya.

 

Sementara itu, Indeks Pelayanan Publik Bappenda Provinsi NTB yang diukur pada unit pelayanan publik UPTB UPPD Gerung pada tahun 2023 adalah 3,61 dalam kategori baik.

 

Selepas acara, disebutkan oleh Kepala UPTB UPPD Gerung,  Hj. Baiq Dewi Munawiarti, S.Sos., bahwa sebagaimana arahan Pj. Gubernur NTB, bahwa Samsat Gerung akan terus berbenah untuk melengkapi seluruh aspek dan indikator untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik.

 

“Untuk Samsat tantangannya tentu berbeda, selain harus menyediakan berbagai aspek dan sarana-prasarana pelayanan publik, kita juga dituntut untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kewajibannya membayar pajak kendaraan. Insya Allah kita berkomitmen untuk menjadi lebih baik, harap Hj. Dewi.

Share Berita :

DR/EA
NOPOL
Wilayah

Lokasi Kantor

Pelayanan samsat 24 jam nonstop tersebar di 10 UPTB-UPPD masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi NTB

Jumlah Pengunjung

2 9 6 4 5 1

Beri Saran dan Masukkan Untuk Kami