Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi NTB akan mengawal terwujudnya 3 dari 10 indikator kinerja Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTB 2024-2026.

Ketiga indikator tersebut adalah indeks literasi keuangan, indeks kapasitas fiskal dan indeks literasi digital.

"Dari hasil rapat tadi, TP2DD diminta ikut mengawal terwujudnya 3 indikator kinerja Pemprov NTB yang tertuang dalam RPD 2024-2026," ungkap Kepala Bappenda Provinsi NTB, Hj. Eva Dewiyani, pada Rapat Koordinasi TP2DD Provinsi NTB, Selasa (16/1/2024), di Aula Kantor Bappenda Provinsi NTB.

Untuk mewujudkannya, menurut Hj. Eva, TP2DD akan segera menyelesaikan roadmap percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Selain itu sangat diperlukan kerja sama dan kolaborasi dari seluruh anggota TP2DD Prov. NTB, baik dari sisi digitalisasi pendapatan, digitalisasi pembayaran dan digitalisasi dari sektor perdagangan dan aktifitas ekonomi.

Dari sisi capaian digitalisasi pendapatan daerah, mantan Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi NTB ini, memaparkan realisasi dari seluruh realisasi pendapatan daerah tahun 2023 secara non tunai, terutama pemanfaatan QRIS sebagai pembayaran non tunai untuk pajak kendaraan yang perkembangannya sangat signifikan.

Selain itu, ia juga mendorong beberapa mitra yang tergabung dalam TP2DD untuk terus meningkatkan upaya pemanfaatan transaksi elektronik, terutama pada unit perangkat daerah yang mengelola potensi retribusi. Demikian juga dengan Bank Syariah NTB diharapkan semakin maju dan berkembang untuk memfasilitasi transaksi keuangan daerah.

"Semoga Bank Syariah NTB segera dapat menjadi bank devisa sehingga bisa memfasilitasi dana bagi hasil dari laba bersih PT AMNT pada tahap-tahap selanjutnya," harapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., dalam pertemuan tersebut menyampaikan beberapa indikator kinerja RPD Pemerintah Provinsi NTB 2024-2026, yang dapat didukung oleh TP2DD.

Ditambahkannya, TP2DD dapat menjadi instrumen untuk mengawal pencapaian beberapa indikator tersebut. Diantaranya indeks literasi keuangan yang diharapkan dapat tercapai 65 s.d 67 persen. Indeks kapasitas fiskal diharapkan dapat masuk dalam kategori sedang serta indeks literasi digital yang diharapkan 100 persen.

"TP2DD dapat menjadi instrumen untuk mencapai tujuan indikator tersebut," sebut Iswandi.