Badan Hukum BAPPENDA Prov. NTB

Dalam operasional pelaksanaan kegiatannya, Bappenda Provinsi NTB berpedoman kepada semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang merupakan produk hukum Pemerintah maupun Pemerintahan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar segala tindak dan pelaksanaannya secara yuridis tidak menimbulkan berbagai gejolak yang dapat menghambat pelaksanaannya di lapangan. Peraturan Perundang-undangan dimaksud, antara lain sebagai berikut:

• Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 115, Tambahan Lembaran Negara No. 1649)
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
• Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
• Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
• Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
• Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26);
• Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8);
• Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114);
• Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provimsi NTB Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
• Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
• Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
• Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
• Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 51);
• Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi derta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan dada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.