Close
  • Email utama

    bappenda@ntbprov.go.id
  • Call Center

    1500186
  • Berita
  • /
  • Berita Bappenda Provinsi NTB

Bappenda NTB Lakukan Pemantauan dan Penertiban Peredaran Cukai Ilegal di Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan data dari Kantor Bea Cukai Mataram tahun 2016 NTB termasuk peringkat 3 nasional peredaran rokok ilegal yang mencapai 12 persen yang salah satunya banyak ditemukan di Lombok Barat. Tahun 2018 persentase peredaran rokok ilegal mencapai 7 persen, termasuk dalam persentase yang cukup tinggi. Modus pelanggaran cukai pun beragam antara lain memproduksi dan menggunakan pita cukai palsu, memproduksi hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, penggunaan pita cukai bekas dan rokok yang tidak dilekati pita cukai.

Sebagai salah satu bentuk upaya menanggulangi hal tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB bersama dengan Tim Pemantauan dan Penertiban Peredaran Cukai Ilegal yang terdiri dari Kantor Bea Cukai Mataram, Pol PP Provinsi NTB, Biro Hukum Provinsi NTB, Dinas Perindustrian Provinsi NTB, dan Dinas Perdagangan Provinsi NTB melakukan survei untuk mengetahui peredaran merk rokok yang dipasarkan di wilayah NTB dan sosialisasi peredaran cukai ilegal triwulan I tahun 2019 pada Rabu (24/4) di 4 kecamatan di Kabupaten Lombok Barat yakni Gunungsari, Narmada, Gerung dan Sekotong.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan survei tersebut adalah metode sampling yakni pendataan dengan mengunjungi toko yang menjual rokok sebagai sampel untuk mengetahui merk rokok yang beredar di pasaran. Sementara itu sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi kepada para pedagang terkait rokok legal/ilegal serta aturan dan sanksi tentang rokok ilegal. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menekan peredaran cukai rokok ilegal. Dengan ikut terlibatnya pemerintah daerah dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal diharapkan penerimaan negara yang bersumber dari cukai rokok meningkat sehingga penerimaan daerah dari pajak rokok turut meningkat.

“Salah satu pendapatan pajak daerah bersumber dari pajak rokok. Pajak rokok ini adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah pusat yakni 10 persen dari cukai rokok yang meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun. Pendapatan dari pajak rokok inilah nantinya akan dibagi secara proporsional ke daerah yang berkontibusi dalam membiayai pembangunan di NTB”, jelas M. Husni Kepala Bidang Pajak Daerah Bappenda Provinsi NTB.

Sementara itu Kasubsi Intelijen Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Mataram, L. Danilah mengungkapkan pada 2019-2020 peredaran rokok ilegal ditargetkan dapat mencapai 3 persen. Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menjual, menimbun, menyediakan, menyerahkan, menawarkan, menyimpan, memiliki, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yaitu rokok atau tembakau iris yang tidak dilekati pita cukai dan atau yang menggunakan pita cukai palsu. Apabila masyarakat melanggar pasal 54 dan 56 UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai tersebut, akan dikenakan sanksi pidana penjara lima tahun dan atau denda denda 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. (hms/bpnd)

Share :


Berbagi itu indah !!