Close
  • Email utama

    bappenda@ntbprov.go.id
  • Call Center

    1500186
  • Berita
  • /
  • Berita Bappenda Provinsi NTB

BANGUN SINERGI BAPPENDA, BEA CUKAI DAN PENGUSAHA TEMBAKAU

Bappenda NTB menjadi tuan rumah pertemuan pengusaha tembakau se pulau Lombok dengan bea cukai pada hari Selasa, 22 Desember 2020. Tujuannya untuk membangun kesatuan pemahaman yang akan menjadi bibit sinergi pemerintah pusat-pemerintah daerah-pengusaha dalam membangun kawasan industri hasil tembakau (KIHT).

Acara yany diadakan di Aula Bappenda NTB ini dihadiri oleh Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. H . Iswandi, M.Si, Sekretaris Bappenda, Hj. Eva Dewiyani, SP, Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB, H. Husnul Fauzi, Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, I Putu Alit Sudardana serta 70 pengusaha tembakau se- pulau Lombok.

KIHT merupakan salah satu bentuk nyata dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui pemberdayaan UKM dan IKM serta merupakan wujud nyata dalam menunjukan kepada masyarakat dan para pelaku usaha bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat, dan juga pemerintah daerah dalam membentuk masyarakat tangguh dengan industri yang baru akan secepatnya terwujud .

"kita berkepentingan utk meningkatkan potensi pendapatan untuk membangun. Lebih-lebih lagi kita sedang terkena dampak covid di ekonomi. Dan caranya adl bagaimana meningkatkan pendapatan dr industri rokok",ungkap kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si

Keberadaan KIHT juga merupakan salah satu upaya memberantas peredaran rokok di wilayah NTB. Pemberdayaan pelaku usaha rokok berskala industri kecil menengah tersebut diharapkan bisa mendorong perekonomian masyarakat, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Masalah utama lain yg kita hadapi bersama yaitu ada yang namanya rokok ilegal. Dan cara untuk melawan perdagangan rokok ilegal ini adl dengan pembangunan kawasan industri hasil tembakau", ujar Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si

Beberapa keuntungan serta harapan dari dibentuknya KIHT ini antara lain kemudahan perizinan, percepatan pelayanan, kebijakan fiskal dalam bentuk penundaan pembayaran selama 90 hari, mengembangkan beberapa IKM dalam satu kawasan industri terpadu, dan membangun sinergi antar pihak yang saling terkait dengan produk berorientasi ekspor, dan semua terfasilitasi dengan kemudahan kemudahan yang dipersiapkan pemerintah.

"Dan ini pengusaha tembakau masih memiliki peluang besar untuk tumbuh. Selain berbagai keistimewaan dari KIHT, Potensi tanah untuk perkembunan tembakau baru termanfaatkan 27 persen. Jumlah potensi lahan perkebunan 665.314 ribu hektar baru termanfaatkan sekitar 180 ribu hektar. Sehingga potensi yang ada masih begitu besar dan ini menjadi kesempatan bagi bapak ibu pengusaha semua", ungkap Kepala Dinas Pertanian NTB.

Pertemuan ini sendiri merupakan peristiwa penting karena mempertemukan seluruh pelaku industri tembakau di pulau Lombok dengan pihak pemangku kebijakan

"Ini merupakan pertemuan bersejarah, krna baru kali ini kita mengundang dan datang sebanyak ini. Semoga kedepan sinergi ini akan memberikan hasil nyata. Ke depan kita akan menanam bersama dan memetik bersama, ujar Kepala Kantor Bea Cukai Mataram.

Share :


Berbagi itu indah !!