Close
  • Email utama

    bappenda@ntbprov.go.id
  • Call Center

    1500186
  • Berita
  • /
  • Berita Bappenda Provinsi NTB

MERAWAT LANGKAH MENUJU MASA DEPAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2018-2023 menargetkan NTB akan menjadi daerah dengan indeks fiskal menengah sebesar 0,54. Artinya, diharapkan ditahun 2023, 54 persen komposisi pendapatan daerah akan diisi oleh Pendapatan Asli Daerah.

 

Dalam upaya mencapai target tersebut, Bappenda sebagai koordinator pendapatan daerah meningkatkan target pendapatan tahun 2021. Di tahun ini Bappenda menargetkan pencapaian 1 juta objek pajak aktif kendaraan bermotor.

 

Target ini dapat dikatakan cukup tinggi. Mengingat di tahun 2020 hanya terdapat 770.269 objek pajak aktif kendaraan bermotor. Peningkatan target lebih dari 30 persen ini merupakan langkah berani di tengah Pandemi. Untuk itulah dibutuhkan kerja keras untuk mencapainya. Dalam rangka itulah Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si bersama tim, berkeliling seluruh UPT Bappenda se-NTB untuk melaksanakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan sosialisasi target objek pajak aktif tahun 2021.

 

Kali ini kegiatan dilaksanakan di UPT Tanjung, Lombok Utara. Di Rabu pagi, 10 Febuari 2021 ini, Kepala Bappenda NTB mengingatkan seluruh insan UPTB Tanjung akan tantangan yang menghadang.

 

"kita harus merubah mindset kita untuk mencapai objek pajak aktif. Kalau kita memperhatikan target objek pajak aktif, pasti target realisasi pendapatan akan tercapai",ujarnya.

 

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kinerja yang merupakan wujud komitmen semua pihak untuk mensukseskan target 2021.

 

"Di dalam perjanjian kinerja ini ada dua komitmen. Yang pertama, komitmen mencapai target NTB. Dimana UPT ini bertugas menginput pajak kendaraan bermotor. Dan itu wujudnya jumlah penerimaan. Tetapi untuk tahun ini, tidak hanya itu. Komitmen kedua adalah mewujudkan target jumlah objek kendaraan",tegasnya.

 

Guna mencapai target ini, dirancang pula beragam strategi untuk merealisasikan target 2021.

 

"wajib pajak aktif kita selesaikan lewat SP2T, lalu layanan non mobile, layanan mobile dan e-service. Kalau yang TMDU diselesaikan lewat surat teguran serta operasi gabungan, agen samsat, pendamping desa serta optimalisasi samsat desa", ucap Kepala Bidang Pajak Daerah, M. Husni, S.Sos, M.Si

 

Mengakhiri kegiatan, ditegaskan pentingnya membangun masyarakat sadar pajak lewat kerja keras semua pihak.

 

"Kerja-kerja kita dominan nanti dilapangan. Karena ini menjadi pekerjaan yang berat, kami harapkan Kepolisian, Jasa Raharja dan pemerintah daerah semakin mempererat kerjasama. Karna daerah kota/kab memiliki bagian dalam bagi hasil PKB sebesar 30 persen",pungkasnya

Share :


Berbagi itu indah !!