Close
  • Email utama

    bappenda@ntbprov.go.id
  • Call Center

    1500186
  • Berita
  • /
  • Berita Bappenda Provinsi NTB

POLA BARU HUBUNGAN DPRD DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM SIPD

2020 merupakan tahun penuh perubahan. Baik perubahan yang diakibatkan oleh faktor eksternal seperti epidemi covid-19, maupun perubahan oleh faktor internal seperti inovasi. Salah satu perubahan besar yang lahir sebagai dampak dari inovasi adalah SIPD.

SIPD adalah sistem informasi yang membantu penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah, penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pembangunan daerah secara Elektronik yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara nasional.

Sistem ini membentuk pola hubungan baru yang diwujudkan dalam cara baru dalam mengisi anggaran DPRD dan Pemerintahan Daerah. Keterkaitan antara DPRD dan Pemda sangat erat. Keduanya merupakan aktor pembangunan daerah. Dalam system baru ini, cara penganggaran untuk pelaksanaan program terdapat perubahan. Untuk menjembatani perubahan ini, diperlukan sebuah cara untuk menyatukan cara pandang.

Dalam rangka penyamaan persepsi terkait dengan penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan APBD TA.2022 melalui system informasi pemerintah daerah (SIPD) maka dengan itu dilaksanakan Video conference Asistensi kepada DPRD dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Acara diikuti oleh Sekretaris Bappenda, Hj. Eva Dwiyani, SP dan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bappenda, H. Nurhinsyah pada Senin, 20 Februari 2021.

Acara ini sendiri bertujuan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) NTB 2022. Dimana, dalam penyusunan rancangan awal yang mencakup di dalamnya penelaahan pokir DPRD yang diatur dalam pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, penyusunan perencanaan menggunakan sistem informasi berbasis teknologi informasi, yang mana terdapat perubahan mekanisme dalam penyusunan perencanaan yang bersumber dari aspirasi DPRD.

Nantinya, untuk penginputan Pokir anggota dewan akan langsung divalidasi oleh bagian Kesekretariatan DPRD. Kemudian usulan tersebut akan masuk ke Bappeda dengan rekomendasi mitra kerja dan langsung masuk ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing dan akan langsung diverifikasi.

Dalam usulan Pokir tersebut, para anggota DPRD dapat memonitor setiap usulan yang diajukan dan telah diinput di aplikasi. Setelah usulan diinput, nantinya akan bermuara apakah dapat terakomodir ataukah tidak, akan dapat di lihat melalui aplikasi tersebut.

Dalam proses verifikasi tersebut, tentunya melalui berbagai pertimbangan baik dari segi prioritas program serta ketersediaan anggaran.

Share :


Berbagi itu indah !!