Close
  • Email utama

    bappenda@ntbprov.go.id
  • Call Center

    1500186
  • Berita
  • /
  • Berita Bappenda Provinsi NTB

BAPPENDA DAN BEA CUKAI LAKSANAKAN RAZIA CUKAI ILEGAL

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan Bea Cukai Mataram melaksanakan razia cukai illegal pada hari Selasa, 6 April 2021 di Pasar Jelojok dan Pasar Renteng Kabupaten Lombok Tengah. Razia dilaksanakan demi menekan peredaran rokok illegal yang dinilai sangat merugikan negara.

“Cukai menyumbang 14 persen pendapatan negara atau sekitar 170 trilyun dan NTB mendapat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terbesar ke-empat se-Indonesia sebesar 200 milyar. Sehingga keberadaan cukai illegal sangat merugikan NTB” ujar Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, I Putu Alit Ari Sudarsono.

Ikut serta dalam Razia cukai illegal ini diantara Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si, Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, I Putu Alit Ari Sudarsono, Kepala Bidang Pajak Daerah Bappenda NTB, M. Husni, M.Si, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bappenda NTB, Nurhinsyah, S.IP.M.Si, Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Bappenda NTB, Moh Ikhwan, SH.MM, Kepala Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya Bappenda NTB, Drs. H. Azhar, MM, diikuti oleh tim dari Bappenda dan Bea Cukai Mataram.

            Dalam kegiatan tersebut seluruh anggota tim gempur cukai rokok illegal turun langsung ke pedagang-pedagang yang menjual rokok untuk memberitahukan bahaya cukai illegal.

Kepala Bidang Pajak Daerah, M. Husni, M.Si menjelaskan, selain pita cukai yang kadaluwarsa, ada lima kategori rokok ilegal, di antaranya tanpa dilekati pita cukai atau rokok polos, rokok dilekati pita cukai palsu, dan rokok dilekati pita cukai bekas. Lalu, pita cukai bukan peruntukkannya dan salah personalisasi, atau pengedaran rokok yang dilekati pita cukai yang bukan haknya.

Terkait perdagangan tembakau rajangan (tradisional) yang saat ini juga tengah menjadi tren di Pulau Lombok, dia menjelaskan bahwa perdagangan tembakau ada mekanismenya tersendiri. Khusus untuk tembakau rajangan, apabila dikemas kurang dari 2,5 kg, sudah bermerk, dan sudah siap untuk dijual secara eceran langsung harus berizin dan bercukai.

I Putu Alit Ari Sudarsono menambahkan bahwa Pendapatan cukai Provinsi NTB tahun 2020 sebesar 19 miliar, didominasi oleh tembakau rajangan.

“Jumlah produksi rokok di NTB sangat kecil. Hampir seluruh produksi di dominasi oleh tembakau rajangan”, ungkapnya.

Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. Iswandi, M.si menuturkan operasi pasar ini dilakukan agar masyarakat tertib dalam merokok dan menggunkan rokok yang bercukai sesuai peruntukan. Karena rokok tidak bercukai, tidak diketahui kadar nikotinnya. Ini tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh undang-undang

Share :


Berbagi itu indah !!