Close
  • Email utama

    bappenda@ntbprov.go.id
  • Call Center

    1500186
  • Berita
  • /
  • Berita Bappenda Provinsi NTB

UPAYA MENINGKATKAN RETRIBUSI DAERAH

Penerimaan retribusi daerah merupakan komponen pokok dalam struktur pendapatan suatu daerah. Besaran penerimaan retribusi daerah menggambarkan tingkat kemandirian fiskal sebuah daerah. Kemandirian fiskal merupakan sebuah konsep yang menunjukkan kemampuan daerah dalam membangun kesejahteraan bagi masyarakatnya. Sehingga menjadi hal pokok dan krusial bagi sebuah daerah untuk terus-menerus meningkatkan pendapatan retribusi daerah.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kegiatan Evaluasi Retribusi dan Pendapatan Lainnya tahun anggaran 2020 dan triwulan I tahun 2021

“Saat ini penerimaan retribusi daerah baru mencapai 47,2 milyar di tahun 2020. Sehingga struktur pendapatan kita masih didominasi oleh pajak daerah sebesar 1,4 trilyun. Ke depan penerimaan retribusi harus ditingkatkan”,tegasnya.

                Peningkatan penerimaan retribusi daerah menjadi perhatian utama dari Kepala Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya, Drs. H. Azhar, MM. Menurutnya, berdasarkan data terbaru, di tahun 2020, hanya ada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB yang mampu memenuhi target pendapatan, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 94,90 persen dan Balai Laboraterium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi sebesar 107,56 persen dari target.

“Ke depan akan kita terus usahakan tingkatkan penerimaan retribusi daerah”, ujarnya.

                Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si mengungkapkan bahwa balah satu upaya peningkatan penerimaan Retribusi daerah adalah dengan mengintensifkan program digitalisasi di seluruh OPD penghasil retribusi daerah. Dengan upaya tersebut diharapkan seluruh transaksi di OPD penghasil retribusi dapat dilaksanakan secara non-tunai. Hal ini dinilai akan memudahkan masyarakat dan berjalan bersama dengan program digitalisasi pemerintah daerah yang digagas pemerintah pusat.

“Saat ini di Pemerintah Pusat dan Daerah telah dibentuk Satgas perluasan dan percepatan digitalisasi daerah. Nanti semua anggotanya adalah seluruh kepala OPD yang memiliki sumber-sumber pendapatan daerah. Hingga sekarang seluruh sumber pendapatan daerah akan diupayakan untuk menjadi non tunai”’ujarnya.

                Dalam kegiatan Evaluasi Retribusi dan Pendapatan Lainnya tahun anggaran 2020 dan triwulan I tahun 2021, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si menghyarapkan akan didapatkan cara-cara efektif lainnya yang akan dapat meningkatkan pendapatan retribusi daerah Provinsi NTB.

““Saya berharap pertemuan ini kita benar-benar keluar dari masalah pokok yang kita lihat berkenaan dengan pengelolaan retribusi ini”,ujarnya.

Share :


Berbagi itu indah !!