Close
  • Email utama

    bappenda@ntbprov.go.id
  • Call Center

    1500186
  • Berita
  • /
  • Berita Bappenda Provinsi NTB

PROGRAM DIGITALISASI BAPPENDA : APLIKASI PAJAK DAERAH

Pajak daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Di tahun 2020, Pajak Daerah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp. 1.352.704.679.240 atau 1,35 trilyun. Jumlah ini merupakan 70 persen dari total PAD NTB di tahun 2020 sebesar 1,8 trilyun.

                Melihat besarnya pemasukan NTB dari pajak daerah maka diperlukan perlakuan khusus terhadapnya yang dimaksudkan akan semakin meningkatkan jumlah pendapatannya di masa depan. Salah satu bentuknya ialah membangun sebuah program pelayanan yang berlandaskan teknologi informasi atau disebut program digitalisasi. Hingga saat ini Bappenda Provinsi NTB terus berusaha membangun beragam aplikasi yang dinilai akan dapat memberikan dampak positif pada perkembangan masing-masing komponen pajak daerah.

Diantara komponen tersebut adalah:

  • Aplikasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Inovasi layanan  pajak bahan bakar kendaraan bermotor berbasis web untuk monitoring sektor dan jenis BBM, dasar pengenaan dan tarif sehingga dapat diketahui besarnya penerimaan dari komponen ini.

  • Aplikasi Pajak Air Permukaan (siPAPer)

Inovasi layanan pajak air permukaan berbasis web untuk monitoring penggunaan volume air permukaan

  • Aplikasi Pajak Rokok

Inovasi layanan pajak untuk mengetahui informasi dan estimasi penerimaan pajak rokok dari pemerintah pusat

                Semua program ini merupakan ikhtiar Bappenda Provinsi NTB dalam memberikan kinerja terbaik demi tercapainya NTB Gemilang di masa depan. Terlebih di masa kini di mana pemerintah pusat sedang mendorong terwujudnya digitalisasi layanan pemerintah daerah di segala bidang.

                Pada 13 Februari 2020 lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang diwakili oleh Dirjen Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan bersepakat menandatangani Nota Kesepahaman Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) di Aula Graha Swala, Gedung Ali Wardhana Lantai 1, Kementeriaan Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat. Tujuan kesepakatan tersebut adalah mendorong transformasi digital di daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan dan perluasan ETP pada khususnya dan transaksi pembayaran ritel di masyarakat pada umumnya untuk Indonesia Maju.

                Tujuan program elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penerimaan daerah, serta mendorong efektivitas pengelolaan dana Pemda dengan tetap mengedepankan transparansi dan good governance. Bappenda Provinsi NTB terus berusaha memberikan dukungan terbaiknya demi mensukseskan program pemerintah dan berkontribusi memajukan kesejahteraan masyarakat NTB

Share :


Berbagi itu indah !!