Close
  • Email utama

    bappenda@ntbprov.go.id
  • Call Center

    1500186
  • Berita
  • /
  • Berita Bappenda Provinsi NTB

BAHAYA ROKOK ILEGAL

Beberapa hari lalu, tepatnya hari Selasa, 5 April 2021, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB bersama Bea Cukai Kota Mataram melakukan razia rokok illegal. Razia dilaksanakan di dua pasar tradisional yaitu Pasar Jelojok dan Pasar Renteng. Keduanya terletak di Kabupaten Lombok Tengah. Dalam Razia yang membawa tema “Gempur Rokok Ilegal” tidak didapatkan adanya rokok illegal.

Ini patut disyukuri karena itu artinya, masyarakat NTB mematuhi hukum. Mengingat berdasarkan data dari Kantor Bea Cukai Mataram tahun 2016 NTB termasuk peringkat 3 nasional peredaran rokok ilegal yang mencapai 12 persen. Tahun 2018 persentase peredaran rokok ilegal menurun mencapai 7 persen, termasuk dalam persentase yang cukup tinggi.

                Rokok illegal memiliki dampak negatif yang tidak kecil. Tidak hanya dari segi tidak terjaminnya segi mutu produk, namun juga kerugian ekonomi yang dialami oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang ujungnya kerugian tersebut akan dirasakan pula dampaknya oleh masyarakat.

                Dampak buruk pertama adalah, berkurangnya potensi pendapatan cukai negara. Menurut Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, I Putu Alit Ari Sudarsono,  Cukai menyumbang 14 persen pendapatan negara atau sekitar 170 trilyun dan NTB mendapat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terbesar ke-empat se-Indonesia sebesar 200 milyar. Bila ada banyak rokok illegal yang beredar di NTB, maka bisa dipastikan, dana bagi hasil yang diberikan kepada Provinsi NTB akan berkurang. Padahal dana bagi hasil dari cukai dan juga pajak rokok tersebut sangat penting bagi pembangunan NTB.

Peraturan Menteri Keuangan no. 206 tahun 2020 mengatur bahwa sebanyak 50% dari alokasi DBHCHT yang diterima Pemerintah Daerah, harus digunakan di bidang Kesejahteraan Masyarakat, 25% bidang Kesehatan dan 25% lagi dibidang Penegakan Hukum.

                 Porsi 25% penggunaan DBHCHT di bidang penegakan hukum ini berkaitan langsung dengan Bea Cukai. Dari 25% ini terbagi dalam 3 program yaitu Pembinaan Industri, seperti untuk pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), program sosialisasi ketentuan cukai dan program pemberantasan barang kena cukai illegal.

                Betapa banyak manfaat yang diberikan oleh cukai bagi masyarakat NTB. Sehingga sudah selayaknya kita waspada terhadap keberadaan rokok illegal.

Share :


Berbagi itu indah !!