Close
  • Email utama

    bappenda@ntbprov.go.id
  • Call Center

    1500186
  • PPID
  • /
  • Tata Cara
  • /
  • Penyelesaian Sengketa

Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi :

1. PPID Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:
- PPID Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan ditolak
- PPID Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan Bidang Satuan Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID
- Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat
- Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik
2. PPID Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:
- PPID Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi
- PPID Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan Bidang Satuan Kerja yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat
- Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik
3. Penyelesaian Sengketa Informasi
- Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi
- Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Atasan PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA, maka PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi