Close

  • Email utama

    bappenda@ntbprov.go.id

  • Call Center

    1500186

Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah :

No Jenis Dasar Hukum
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda No.2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
b. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda No.2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
No Jenis Dasar Hukum
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda No.3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda No.3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda No.3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
No Jenis Dasar Hukum
a. Retribusi Izin Trayek Perda No 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek
b. Retribusi Pelayanan Perpanjangan IMTA Perda No 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Di era kepemimpinan Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi, sejak periode pertama (2008-2013) dan periode kedua (2013-2018), penerimaan PAD naik menjadi 4 x lipat dari realisasi penerimaan tahun 2008 sebesar Rp 413.161.193.104,66 menjadi Rp 1.689.823.934.520,00 pada tahun 2017 dan diproyeksikan Rp 1.719.188.366.054,00 pada tahun 2018.